25 Kampus di Indonesia dengan Program Kesejahteraan Sosial atau Pekerjaan Sosial

Image
Pekerjaan Sosial Di Indonesia
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. 
Pekerja sosial dalam praktik pertolongannya berupaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
Sebelum disahkannya Undang – Undang tentang Pekerja Sosial, kerap terjadi kerancuan mengenai siapa dan apa itu pekerja sosial.
Dengan hadirnya undang – undang pekerja sosial, maka yang dimaksud dengan pekerja sosial dalam undang – undang tersebut adalah pekerja sosial sebagai profesional, bukan sebagai relawan atau pun suatu jabatan, meskipun diantara istilah tersebut dapat melekat pada satu orang tertentu.
Untuk menjadi pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam undang- undang, maka diharuskan menempuh Pendidikan profesi Pekerja Sosial, setelah se…

Pekerja Sosial sebagai Profesi Profesional


Undang – undang tentang kesejahteraan sosial menyebutkan ada 4 (empat) sumber daya manusia dalam penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu :

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial
  2. Pekerja SosialProfesional
  3. Relawan Sosial
  4. Penyuluh Sosial.


Nah pada kesempatan kali ini kita akan, kembali merefresh mengenai apa itu Pekerja Sosial (profesional), biar tambah banyak yang mengenalkan profesi yang sudah ada sejak lama hadir di Indonesia, tetapi masih asing ditelinga warga +62. 

ilustrasi business (www.pixabay.com)

O iya sebelumnya, selain dalam UU kesejahteraan sosial juga beberapa perundang – undangan lainnya menyebutkan istilah pekerja sosial, seperti pada :

  1. UU Perlindungan Anak;
  2. UU Penanganan Fakir Miskin;
  3. UU Sistem Peradilan anak;
  4. UU Kesehatan Jiwa; dan
  5. UU Penyandang Disabilitas


Selanjutnya silakan dicari sendiri untuk menambah referensi dan informasi terkait regulasi yang ada, silakan meluncur ke laman dpr.go.id atau pada laman kemenkumham.go.id.



Pekerjaan dan Pekerja Sosial


Allen Pincus dan Anne Minahan (1973:9) menyebutkan bahwa ”Social work is concerned with the interactions between people and their social social environment which affect the ability of people to accomplish their life task, alleviate distress, and realize their aspirations and values”,

(Pekerjaan sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosial, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka).


Sementara Charles Zastrow (1999) terkait pekerjaan memiliki pandangan bahwa ”Social Work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create sociatal conditions favorable to their goals”,

(Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan).


Adapun pekerja sosial oleh Budi Wibhawa, dkk (2010) dimaknai sebagai bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.


Dan Kode Etik Pekerjaan Sosial (Kongres V Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indoneisa/IPSPI, 2016) menyebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan tinggi dan pelatihan serta pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.


Masih banyak lagi definisi mengenai pekerjaan sosial dan pekerja sosial dari para pakar seperti Max Siporin, Dean H. Hepworth dan Jo Ann Larsen, serta organisasi profesi pekerjaan sosial seperti The International Federation of Social Workers (IFSW), The International Association of Schools of Social Work (IASSW), atau National Association of Social Workers (NASW) di Amerika Serikat.


Namun definisi yang terbaru dan sekaligus menjadi payung hukum bagi para pekerja sosial di Indonesia adalah apa yang tertera dalam Undang – undang Pekerja Sosial.


Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. 


Dan pada praktiknya, pekerja sosial dituntut menyelenggarakan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.


Praktik Pekerjaan Sosial


Praktik pekerjaan sosial meliputi:

  1. pencegahan disfungsi sosial;
  2. pelindungan sosial;
  3. rehabilitasi sosial;
  4. pemberdayaan sosial; dan
  5. pengembangan sosial.


Pencegahan disfungsi sosial 

Dalam pencegahan disfungsi sosial pekerja sosial berupaya untuk mencegah keterbatasan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.


Pelindungan sosial 

Dalam pelindungan sosial pekerja sosial berupaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.


Rehabilitasi sosial 

Dalam rehabilitasi sosial, Pekerja sosial terlibat secara langsung atau tidak langsung, baik secara perorangan maupun dalam tim untuk melakukan serangkaian  proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.


Pemberdayaan sosial 

Dalam pemberdayaan sosial pekerja sosial berupaya mengarahkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.


Pengembangan sosial 

Dalam pengembagan sosial pekerja sosial berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sudah berfungsi dengan baik.


Dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial, para pekerja sosial memiliki tujuan untuk :

  1. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
  2. memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
  3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
  4. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan
  5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.


Pendidikan Pekerja Sosial


Sebelum disahkannya Undang – Undang tentang Pekerja Sosial, kerap terjadi kerancuan mengenai siapa dan apa itu pekerja sosial. Beberapa istilah terkait pekerja sosial antara lain :


Pekerja Sosial Profesional

Isitilah ini merujuk pada pekerja sosial yang memiliki kompetensi dan memaknai pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi, dengan dilandasi oleh pendidikan dan pelatihan serta ditunjang oleh pengalaman praktek pelayanan dan penanganan masalah sosial. Sehingga tanpa memiliki latar belakang pendidikan yang semestinya, tidak semua orang dapat dikatakan sebagai pekerja sosial (profesional). Dari sini nanti muncul istilah-istilah turunan seperti pekerja sosial medis, pekerja sosial koreksional, dan pekerja sosial dengan komunitas.


Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Isitilah ini merujuk pada warga masyarakat yang atas kesadarannya dan tanggung jawabnya sosial, serta didorong oleh kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarelamengabdi di bidang kesejahteraan sosial, dan telah mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan sosial. Oleh karena itu PSM dalam sumber daya manusia penyelenggara sosial masuk dalam kelompok relawan sosial. Dari sini biasanya muncul istilah PSM pratama, PSM madya dan PSM utama.


Pekerja Sosial Fungsional

Istilah pekerja sosial fungsional merujuk pada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya. istilah ini merujuk pada suatu jabatan fungsional. Dari sini kemudian muncul istilah pekerja sosial terampil (pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia) dan pekerja sosial tingkat ahli (pertama, muda dan madya).


Pekerja sosial (lainnya)

Nah kalau ini tambahan aja, karena banyak ditemui pada mafhum masyarakat luas. Menurut mereka siapapun yang melakukan aktivitas menolong orang secara sukarela adalah pekerja sosial, mau memiliki ijin praktik atau tidak, berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau tidak, dan telah mengikuti pelatihan pekerjaan sosial atau tidak, mereka kurang mempedulikannya.


Pekerja Sosial disebut sebagai Profesional


Dengan hadirnya undang – undang pekerja sosial, maka yang dimaksud dengan pekerja sosial dalam undang – undang tersebut adalah pekerja sosial sebagai profesional, bukan sebagai relawan atau pun suatu jabatan, meskipun diantara istilah tersebut dapat melekat pada satu orang tertentu.


Untuk menjadi pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam undang- undang, maka diharuskan menempuh Pendidikan profesi Pekerja Sosial, setelah sebelumnya menyelesaikan jenjang pendidikan kesarjanaan. Adapun jenjang pendidikan kesarjanaan yang dimaksud adalah :

  1. sarjana kesejahteraan sosial;
  2. sarjana terapan pekerjaan sosial; atau
  3. sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial.


Barulah setelah jenjang pendidikan kesarjanaan dan pendidikan profesi diselesaikan. Seorang profesional pekerja sosial untuk dapat melakukan praktik pekerjaan sosial secara legal dan mandiri, peserta didik harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional.


Ada dua Jalur Uji Kompetensi hingga tahun 2024


Pasal 23 UU Pekerja Sosial menerangkan bahwa Uji Kompetensi  dilakukan melalui:


Pendidikan profesi Pekerja Sosial;

Uji Kompetensi ini diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi Pekerja Sosial. Dan ujian kompetensi ini akan konsisten dilakukan kepdepannya sebagaimana pada profesi lainnya. Uji kompetensi ini sendiri diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi pekerja sosial.


Adapun peserta yang lulus uji kompetensi dalam pendidikan profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi dari organisasi pekerja sosial, serta berhak melakukan praktik pekerjaan sosial.


Rekognisi pembelajaran lampau.

Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/ atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial.


Peserta yang lulus uji kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau berhak mendapatkan sertifikat kompetensi dan dinyatakan sebagai pekerja sosial serta berhak melakukan praktik pekerjaan sosial. Adapun  ketentuan dan tata cara lebih lanjutnya akan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.


Namun demikian, terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. bagi yang sudah mempunyai pengalaman dalam pelayanan sosial, tetapi tidak berlatar belakang pendidikan sarjana kesejahteraan sosial atau sarjana terapan pekerjaan sosial, maka harus mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial; dan
  2. bagi yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan sosial dapat langsung mengikuti uji kompetensi, sepanjang belum ada pendidikan profesi Pekerja Sosial dan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.


Dengan demikian, untuk menjadi pekerja sosial memang membutuhkan pendidikan khusus. Selain program studi kesarjanaan yang ditempuh sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.



Salam Baik

 


Popular posts from this blog

Enam Prinsip Dasar Pertolongan Kemanusiaan

21 Jenis Pelayanan Yang Meningkatkan Kesejahteraan

Masih Cari Judul

Merangkul dan mendorong Perilaku Positif Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Menumbuhkan Kewirausahaan Sosial Penting

25 Kampus di Indonesia dengan Program Kesejahteraan Sosial atau Pekerjaan Sosial

HAK-HAK PEREMPUAN, RINGKASAN REGULASI PEMERINTAH INDONESIA

Dukungan Psikososial

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu : SLRT dan Puskesos